SANANA, Narasimalut.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, terus menggencarkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di kalangan pelajar.
Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kepulauan Sula pada September 2026 lalu. Kegiatan ini diikuti lebih dari 60 siswa dan siswi.
Kepala DP3A Kepulauan Sula, Siti Farida, melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Nusarastri, mengatakan bahwa materi sosialisasi berfokus pada pencegahan perilaku berisiko di kalangan remaja serta edukasi kesehatan reproduksi.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat kasus kekerasan seksual di Kepulauan Sula masih menjadi perhatian serius, dengan anak-anak usia sekolah sebagai salah satu kelompok korban terbanyak.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada para siswa agar mampu menjaga diri, meningkatkan ketahanan pribadi, serta menghindari berbagai perilaku berisiko yang dapat membahayakan masa depan mereka,” ujar Nusarastri kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Selain itu, edukasi kesehatan reproduksi juga menjadi materi utama. Hal ini mengingat masa remaja merupakan fase perkembangan dengan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga membutuhkan pendampingan dan pemahaman yang tepat.
Ia menjelaskan, sebelum kegiatan di SMA Negeri 1, DP3A juga telah melaksanakan sosialisasi di sejumlah sekolah pada Juli 2026, di antaranya SD dan SMP IT Tunas Permata Sanana, Desa Fatce, SMK Kesehatan Bhakti Sula, serta SLB Negeri Kepulauan Sula di Desa Waihama, Kecamatan Sanana.
Untuk agenda berikutnya, DP3A berencana memperluas kegiatan sosialisasi ke sejumlah wilayah lainnya. Dalam waktu dekat, kegiatan tersebut dijadwalkan menyasar Kecamatan Sulabesi Selatan dan Sulabesi Barat, sedangkan untuk wilayah Pulau Mangole masih dalam tahap perencanaan.
Di sisi lain, Nusarastri mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, DP3A Kepulauan Sula telah menangani sebanyak 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual mendominasi dengan 18 kasus, disusul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 9 kasus, kekerasan fisik 5 kasus, serta 3 kasus lainnya yang meliputi perzinaan dan kawin tanpa izin.
Ia menjelaskan, laporan kasus diterima melalui beberapa jalur, baik masyarakat yang datang langsung ke kantor DP3A maupun koordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kepulauan Sula.
Setelah menerima laporan, pihak DP3A melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus melalui proses asesmen terhadap korban.
“Kami terus berupaya memberikan pendampingan dan penanganan secara komprehensif kepada para korban, baik melalui asesmen maupun pendampingan psikologis. Harapannya, korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan hak-haknya dapat terpenuhi,” pungkasnya. (Fan/red)
