SANANA, Narasimalut.id – Penanganan laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, masih menunggu keterangan ahli bahasa dan ahli pidana. Hasil pemeriksaan kedua ahli tersebut akan menjadi dasar penyidik untuk menentukan kelanjutan proses hukum perkara yang dilaporkan JT terhadap SB.
Kasi Humas Polres Kepulauan Sula, IPDA Jaya Afandi M. Soumena, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Satreskrim telah menyurati ahli bahasa dan ahli pidana untuk dimintai pendapat sesuai bidang keahlian masing-masing.
“Satreskrim Polres Kepulauan Sula telah menyurati ahli bahasa dan ahli pidana sesuai bidang serta kompetensi keahlian masing-masing untuk dimintai pendapat dan keterangan ahli,” jelas Afandi, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, setelah keterangan dan pendapat kedua ahli diterima, penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Setelah hasil pemeriksaan dan pendapat dari masing-masing ahli diterima, kami akan melaksanakan gelar perkara guna menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak,” ujarnya.
Menurutnya, apabila hasil gelar perkara menemukan adanya unsur tindak pidana, penanganan kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan unsur pidana yang cukup, perkara dapat dihentikan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, hingga saat ini penanganan laporan tersebut masih dalam tahap pendalaman dan menunggu hasil pemeriksaan ahli sebelum penyidik mengambil keputusan lebih lanjut.
Diketahui, laporan tersebut berawal dari persoalan dugaan pencurian sebuah mesin laut milik SB. Dalam persoalan itu, JT bersama rekannya berinisial RU dituduh mencuri mesin laut milik SB yang berada pada motor atau perahu berbeda di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
Persoalan tersebut kemudian berujung pada laporan dugaan pencemaran nama baik di Polres Kepulauan Sula, dengan JT sebagai pelapor dan SB sebagai terlapor.
Hingga kini, polisi masih mendalami laporan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dan gelar perkara. (Fan/red)
