TERNATE, Narasimalut.id — Dinamika perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua mendapat perhatian dari Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP HPMS).
Sekretaris Jenderal PP HPMS, Abdul Basir Panigfat, berharap momentum perombakan kabinet dapat diikuti dengan perubahan arah kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan.
Menurut Abdul Basir, karakteristik geografis wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan dan wilayah terluar.
“Kami berharap memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, daerah kepulauan mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan nasional. Wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah daratan,” ujar Abdul Basir.Jumat, (2/10/2026).
Ia mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau, mulai dari pelabuhan, bandara, jaringan jalan, akses internet hingga ketersediaan listrik di pulau-pulau terluar.
“Kami mendorong pemerintah memprioritaskan daerah kepulauan dan wilayah terluar dalam alokasi anggaran pembangunan, terutama infrastruktur, konektivitas dan pelayanan publik. Pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, PP HPMS juga mendesak DPR RI, DPD RI dan pemerintah mempercepat pembahasan serta pengesahan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi daerah kepulauan.
“Kami mendesak DPR, DPD RI dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan undang-undang tentang daerah kepulauan. Regulasi ini penting agar daerah kepulauan memiliki landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan otonomi daerah, sumber daya kelautan dan kewenangan fiskal yang lebih adil,” tegasnya.
Abdul Basir mengatakan, potensi sumber daya kelautan yang dimiliki daerah kepulauan harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, pengelolaan potensi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi kelautan yang besar harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan. Jangan sampai daerah memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi masyarakatnya masih tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.
Terkait perombakan kabinet, PP HPMS juga berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi putra-putri daerah kepulauan untuk mengisi posisi strategis di tingkat nasional.
Abdul Basir menilai keterwakilan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan persoalan dan karakteristik daerah kepulauan lebih dipahami dalam proses penyusunan kebijakan nasional.
“Kami berharap ada keterwakilan dan perhatian yang lebih besar terhadap putra-putri daerah kepulauan dalam posisi strategis di tingkat pusat. Dengan begitu, aspirasi dan realitas masyarakat kepulauan dapat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan nasional,” katanya.
Ia menegaskan, PP HPMS berharap perombakan kabinet tidak hanya menjadi pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Perombakan kabinet jangan sekadar pergantian nama atau posisi. Yang paling penting adalah perubahan arah kebijakan yang lebih adil dan merata. Daerah kepulauan bukan wilayah pinggiran, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia,” pungkasnya. (red)
