SANANA, Narasimalut.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) V, Mislan Syarif, menyerap aspirasi masyarakat dalam reses masa persidangan III Tahun 2025/2026 di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Kamis (24/9/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai masih diperlukan, mulai dari peningkatan talud penahan banjir, perbaikan jalan Waibau-Malbufa, pembangunan jalan tani hingga drainase.

Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan dukungan fasilitas olahraga berupa bola dan tiang gawang. Menanggapi usulan tersebut, Mislan mengatakan akan membantu memfasilitasinya melalui Ketua PSSI Kabupaten Kepulauan Sula.
> “Untuk bola dan tiang gawang saya akan fasilitasi lewat Ketua PSSI Kepulauan Sula,” kata Mislan.
Ia juga menyatakan kesediaannya membantu kebutuhan Majelis Taklim berupa 25 pasang baju dan satu buah tatam.
Menurut Mislan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk dibawa ke tingkat provinsi sesuai kewenangannya sebagai anggota DPRD Maluku Utara.
> “DPR itu tugasnya bicara dan menyampaikan apa yang menjadi suara rakyat. Kalau saya tidak menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat, berarti saya mengkhianati suara rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mislan turut menyoroti pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia menilai kedua wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Saya ingin ada keberpihakan pemerintah Maluku Utara bukan hanya delapan kabupaten/kota di Halmahera dan Morotai, tetapi ada Sula dan Taliabu di ujung barat yang juga harus diperhatikan pembangunannya,” ujarnya.
Mislan juga menyebut sejumlah program pemerintah mulai masuk ke Kepulauan Sula, salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia menyebut pada 2026 terdapat lebih dari 200 unit program RTLH yang masuk ke wilayah tersebut.
“Sekarang sudah 200 unit lebih masuk di Sula. Tinggal bagaimana kita mengawal agar program tersebut juga lebih banyak masuk ke desa-desa, termasuk Waibau,” pungkasnya.
Ia memastikan aspirasi masyarakat Desa Waibau akan dibawa ke tingkat pemerintah provinsi untuk diperjuangkan dan dikawal sesuai kewenangannya. (fan/red)

















