SANANA, Narasimalut.id — Mobilisasi alat berat jenis excavator yang melintasi jalan raya Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuai sorotan dari sejumlah warga pada, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Excavator tersebut diketahui digunakan untuk mengambil material pasir. Berdasarkan keterangan sejumlah warga pengguna jalan, aktivitas pekerjaan itu diduga dikoordinir oleh seseorang berinisial SU.
Penggunaan badan jalan umum sebagai jalur mobilisasi alat berat dinilai warga berpotensi mengganggu fungsi jalan dan merusak lapisan aspal. Terutama pada penggunaan rantai besi excavator yang tetap melintasi jalan meski telah diberi alas papan kayu.
Warga menilai, penggunaan jalan umum tersebut terkesan lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan dibanding mempertimbangkan dampak terhadap fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat.
Sala satu seorang warga berinisial MR menegaskan, aktivitas mobilisasi alat berat tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan instansi terkait.
Menurutnya, excavator itu semestinya tidak dijalankan langsung di atas jalan aspal, melainkan diangkut menggunakan kendaraan khusus seperti truk trailer lowbed.
“Alat berat seharusnya diangkut menggunakan truk trailer khusus atau lowbed, bukan dikemudikan di atas jalan umum meskipun sudah dilapisi papan kayu,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan kepatuhan aktivitas tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jalan.
MR mengatakan bahwa, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya ketentuan mengenai perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
Menurutnya, rantai besi atau track shoe excavator memiliki tekanan besar terhadap permukaan jalan. Penggunaan papan sebagai alas, kata dia, belum tentu menghilangkan risiko kerusakan apabila beban alat berat tetap bertumpu pada permukaan aspal.
“Rantai besi excavator sangat mudah mengelupas dan merusak lapisan aspal. Sekalipun sudah diberi alas papan, beban berat excavator tetap terkonsentrasi pada area yang sempit,” katanya.
Ia mengaku khawatir kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian jalan yang dilalui alat berat.
“Jalan sudah begitu baru dipaksa dilewati alat berat. Hancurlah aspal ini. Pemerintah susah payah membangunnya, malah dirusak untuk kepentingan pribadi. Seharusnya dampak terhadap jalan juga dipikirkan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait tidak hanya menerima laporan dari masyarakat, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi.
Menurutnya, pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi jalan, melihat langsung aktivitas mobilisasi alat berat, sekaligus mengetahui apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan teknis dan aturan yang berlaku.
“Harus ditindak tegas. Jangan karena mengejar keuntungan, kemudian masyarakat umum yang dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun instansi terkait mengenai aktivitas mobilisasi excavator tersebut. (Fan/red)
